PILKADA SERENTAK 2020 JAWA TIMUR TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN COVID-19
-
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, M.S,i didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim serta Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menghadiri pertemuan hasil riset Indopol, yakni lembaga survey yang melakukan penelitian terkait dengan dinamika sosial masyarakat dan peta kerawanan menjelang Pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Timur.
Selain Kapolda Jawa Timur, hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, serta Perwakikan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim. Lembaga survei Indopol Survey and Consulting, melakukan survei menjelang pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Timur. Survei ini dilakukan terkait dengan dinamika sosial masyarakat dan peta kerawanan menjelang pilkada serentak Jawa Timur.
Kapolda Jawa Timur menyampaikan, bahwa pilkada di Jawa Timur pada tahun ini diikuti oleh 19 Kabupaten/ Kota, baik pemilihan Bupati/ Walikota. Dan di pilkada tahun ini, saat ini sedang dilanda Pandemi Covid-19 yang perlu diperhatikan oleh semua masyarakat. "Pilkada saat ini di massa Pandemi Covid-19, sehingga kita semua harus bisa mentaati penerapan protokol kesehatan," kata Kapolda Jatim, Jumat (4/9/2020).
Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebutkan, bahwa pilkada saat ini yang perlu menjadi perhatian adalah di tingkat kerawanan di Jawa Timur. Sehingga ketentraman dan kenyamanan di pilkada serentak tahun ini menjadi pemikiran bersama, baik pemerintah Provinsi maupun pihak kepolisian. "Kerawanan di pilkada serantak yang akan dilangsungkan di 19 Kabupaten/ Kota menjadi perhatian bersama. Terlebih, saat pilkada serentak ini bersamaan dengan Pandemi Covid-19. Sehingga, semua masyarakat harus mentaati protokol kesehatan," ucap Emil Elistianto Dardak.
Sehingga rivalitas yang tinggi ini terhadap pasangan calon bisa menjadi kerawanan, dan tidak hanya di dunia nyata, namun di medsos juga menjadi perhatian bersama, adanya informasi hoax dan menyebarkan berita tidak benar. "Medsos ini juga harus perlu menjadi perhatian semuanya, baik pemerintah provinsi maupun Polda Jawa Timur, karena banyak berita hoax saat pilkada berlangsung," pungkas Emil. bay
