ANGGOTA DPR RI MOHON BANTUAN POLDA JATIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI SIDOARJO TERKAIT ANGGARAN
-
Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si, bersama Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim, serta Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (28/8/2020), menerima kunjungan dari Anggota komisi III DPR RI di selasar Gedung Tribrata Polda Jatimulya.
Jelang pilkada serentak di sejumlah wilayah di Jawa Timur, Komisi III DPR RI, Rahmat Muhajirin, memohon kepada Kapolda Jatim agar lebih bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk penegakan hukum di Jawa timur.
Seperti Kabupaten Sidoarjo, yang ditinggalkan oleh bupatinya lantaran tersandung kasus korupsi dan belakangan juga ditinggalkan oleh Pelaksana tugas (PLT) karena meninggal dunia. Kini masyarakat Sidoarjo tidak punya pemimpin, sehingga menghambat perkembangan daerah.
Oleh karena itu, Rahmad Muhajirin memohon kepada pihak penegak hukum untuk membantu mendorong semua pihak yang terkait dalam pembangunan daerah, dan membantu dalam pengawasan program kegiatan penyerapan anggaran yang perlu pendampingan.
"Kepolisian adalah sebagai mitra kerja saya, dan saya memohon untuk bisa memanfaatkan Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan Covid-19 di Sidoarjo." jelas Anggota Komisi III dari Fraksi Gerinda usai melakukan kunjungan dengan Kapolda Jatim ini.
Dengan lemahnya pembangunan di daerah Sidoarjo, Muhajirin mengatakan bahwa kemungkinan ada ketakutan dari pelaksana pemerintahan di Sidoarjo untuk membelanjakan anggaran dengan baik.
"Saya minta support aparat penegak hukum, untuk supaya melaksanakan pendampingan. Jadi kami tadi juga sudah ke Kejaksaan dan kami juga sudah sampaikan masalah pendampingan penyerapan anggaran, dan kami juga sudah sampaikan situasi disana bahwa pemerintah dengan PLH harus tetap jalan," pungkas Rahmat Muhajirin, Anggota DPR RI.BAY
