ketua PKC PMII Jawa timur : "inovasi, respon cepat, dan ketegasan kapolri kunci kepercayaan publik kembali meningkat kepada institusi kepolisian
-
SURABAYA || Infopol.news - Survei Indikator Politik menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap Polri terus mengalami peningkatan. Hasil survei terbaru Indikator Politik menyebutkan public trust terhadap Korps Bhayangkara diangka 70,8%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan, pada Desember 2022 angka kepercayaan publik hanya menyentuh 66,5%. Kini menjadi 70,8% dengan kenaikkan 4,3%.
“Dalam temuan kami, public trust Polri kini berada di angka 70,8%, menempatkan Polri berada di atas partai politik dan DPR,” ungkap Burhanuddin saat memaparkan hasil survei kepada awak media.
Dalam temuan Indikator, penanganan kasus investasi bodong, KSP Indosurya, ketegasan kapolri atas kasus sambo, ketegasan polri dalam kasus kekekerasan oleh anak pejabat negara, termasuk penerapan tilang elektronik berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri juga dibuktikan dengan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polri.
Usai rilis Survei indikator mengenai naiknya kepercayaan Publik terhadap institusi Polri ini, Baijuri Ketua Pengurus Koordinator Cabang Jawa Timur Mengapresiasi Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menurut aktivis Muda Nahdliyyin ini ketegasan dan inovasi Kapolri menjadi poin utama mengapa simpati masyarakat kembali menguat atas Intitusi kepolisian
"Respect dan Rasa hormat setinggi-tingginya kepada jendral listyo sigit prabowo yang telah melewati setiap ujian berat yang beberapakali silih berganti mulai dari polemik kasus pembunuhan brigadir Joshua , tragedi stadion Kanjuruhan, Kasus Narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa dan lain sebagainya. Sempat dikhawatirkan beberapa polemik ini akan melemahkan kekuatan kapolri dan kepercayaan masyarakat namun seiring waktu dengan menerapkan prinsip presisi, tegak lurus mengikuti aturan hukum yang berlaku maka kini kepercayaan masyarakat telah kembali meningkat" pungkas ketua PKC PMII jawa timur.
Baijuri menambahkan bahwa naiknya indeks kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh terbukanya polri atas aspirasi dan kritik masyarakat melalui media sosial
" Ya saat ini ada kecenderungan institusi polri terbuka atas masukan dan pandangan masyarakat indonesia digital atau kita kenal dengan netizen, setiap peristiwa hukum yang ramai di publik dan menjadi perbincangan hangat maka akan direspon dengan cepat oleh pihak kepolisian dan acapkali hasilnya memuaskan seperti kasus penegakan hukum atas anak pejabat tinggi pajak Yang melakukan penganiayaan, penanganan cepat atas keluhan titik-titik rawan begal dan lainnya. Itu catatan positifnya" tambahnya.
Magister ekonomi dari UIN-KHAS ini menambahkan bahwa setiap catatan positif dan apresiasi publik atas polri bukan berarti institusi kepolisian telah sempurna tentu ada beberapa catatan yang perlu menjadi autokritik
"Ya tentu tidak kemudian seratus persen, jika saat ini kepuasan publik ada di angka 70 % maka bagaimana ini bisa bertahan atau bertambah angka kepuasannya. Tentu di Lapangan ada beberapa oknum kepolisian yang kerapkali mengabaikan prinsip presisi yang telah digaungkan oleh kapolri contohnya seperti oknum yang tidak segera tanggap atas laporan masyarakat, masih belum sempurnanya pelaksaaan Sistem tilang elektronik, atau beberapa oknum terlalu keras dalam menangani aksi demonstrasi mahasiswa dan lain sebagainya. Ini menjadi koreksi bersama agar kedepan lebih baik lagi" tutupnya. (Bay)
