Ditangkap di Hotel Surabaya, Tiga Kurator Diduga Dilepas Sehari Kemudian, Muncul Isu Permintaan Uang

Surabaya, Infopol.news – Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan tiga pengacara sekaligus kurator di Surabaya menuai sorotan. Pasalnya, ketiganya dikabarkan dilepas tak lama setelah diamankan, memicu spekulasi adanya dugaan permintaan uang dalam proses penanganan perkara tersebut.

Informasi yang beredar menyebutkan, ketiga pria berinisial MJAS, SHS, dan PGID diamankan aparat Satreskoba Polrestabes Surabaya di sebuah hotel pada Kamis (30/4/2026) sekitar pukul 07.30 WIB. Penangkapan ini diduga terkait penggunaan narkotika jenis ganja.

Sumber internal yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan adanya dugaan pembicaraan nominal uang dalam proses tersebut. Bahkan, angka yang disebut tidak kecil.

“Awalnya diduga diminta miliaran, lalu turun jadi ratusan juta,” ungkap narasumber, Minggu (3/5/2026).

Setelah diamankan, ketiganya langsung menjalani tes urine. Hasilnya, hanya satu orang yang dinyatakan negatif, sementara dua lainnya terindikasi positif mengandung THC.

“Saat tes urine, hanya MJAS yang negatif. Dua lainnya positif THC,” tegas sumber tersebut.

Namun yang menjadi perhatian, ketiga orang tersebut disebut tidak menjalani penahanan dalam waktu lama. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka dilepaskan hanya sehari setelah penangkapan.

“Kamis ditangkap, Jumatnya dilepas,” lanjutnya.

Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kabar tersebut. Kasatreskoba Polrestabes Surabaya AKBP Dody Pratama saat dikonfirmasi belum memberikan respons.

Situasi ini memunculkan tanda tanya di tengah publik, terutama terkait transparansi penanganan kasus narkotika yang melibatkan profesi strategis seperti pengacara dan kurator. Dugaan adanya intervensi non-prosedural tentu berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Sebagai tambahan, dalam penanganan kasus narkotika, prosedur hukum mengharuskan adanya pemeriksaan lanjutan, termasuk kemungkinan rehabilitasi atau proses pidana, tergantung hasil asesmen. Oleh karena itu, pelepasan cepat tanpa penjelasan resmi dapat memicu spekulasi dan persepsi negatif di masyarakat.

Kasus ini diharapkan segera mendapatkan klarifikasi dari pihak berwenang agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan serta menjaga kredibilitas institusi penegak hukum.