Proyek Ubalan Pacet Mangkrak 11 Tahun, Sorotan Mengarah ke Tanggung Jawab Kepala Daerah

MOJOKERTO, Infopol.news – Mangkraknya proyek fasilitas wisata di kawasan Ubalan Pacet sejak 2015 hingga 2026 memicu sorotan tajam publik. Proyek bernilai sekitar Rp41 miliar dari APBN tersebut hingga kini belum memberikan manfaat, memunculkan pertanyaan besar terkait tanggung jawab pemerintah daerah.

Dua proyek yang menjadi perhatian yakni pembangunan area parkir roda empat senilai Rp23 miliar yang berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan, serta pembangunan waterpark senilai Rp18 miliar yang berkaitan dengan Dinas Pariwisata.

Hingga kini, kedua fasilitas tersebut belum difungsikan secara optimal dan terkesan dibiarkan terbengkalai. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk lemahnya perencanaan hingga pengawasan dalam pengelolaan proyek strategis daerah.

Sejumlah pihak mulai mempertanyakan peran kepala daerah dalam memastikan proyek berjalan sesuai tujuan. Sebagai pemegang kendali kebijakan, bupati dinilai memiliki tanggung jawab dalam memastikan anggaran negara tidak berujung pada aset mangkrak.

“Bangunan ini sudah lama tidak dimanfaatkan. Padahal anggarannya besar sekali,” ujar Pak Man, pekerja yang telah puluhan tahun berada di kawasan tersebut.

Ia menilai, fasilitas yang seharusnya meningkatkan daya tarik wisata justru menjadi simbol pemborosan anggaran. Apalagi, kawasan Ubalan Pacet memiliki potensi besar sebagai destinasi unggulan di Mojokerto.

Kondisi ini juga memunculkan kritik bahwa tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan atau mengaktifkan kembali proyek tersebut. Minimnya transparansi dan kejelasan arah kebijakan memperkuat kesan pembiaran.

Pengamat menilai, kepala daerah seharusnya mengambil langkah tegas, baik melalui evaluasi proyek, audit penggunaan anggaran, hingga mencari solusi pemanfaatan aset agar tidak terus merugikan negara.

Jika dibiarkan berlarut-larut, proyek mangkrak seperti ini bukan hanya berdampak pada citra pemerintah daerah, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal yang seharusnya bisa terdongkrak dari sektor pariwisata.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait penyebab pasti mangkraknya proyek maupun rencana kelanjutannya. Publik pun menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji.