Kuasa Hukum VS Kasi Propam Polres Tanjung Perak Beda Pandangan Soal Tranparansi Proses Kode Etik Slamet Hutoyo

Kuasa Hukum VS Kasi Propam Polres Tanjung Perak Beda Pandangan Soal Tranparansi Proses Kode Etik Slamet Hutoyo

Infopol. News, Surabaya — Kasus dugaan kekerasan terhadap sejumlah anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh anggota Polri yang masih aktif berdinas, Aipda Slamet Hutoyo, memicu kekhawatiran publik. Masyarakat menilai penanganan proses internal di lingkungan Polres Pelabuhan Tanjung Perak terkesan kurang transparan dan berjalan di tempat.

Perkara ini telah memasuki tahap sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis (19/11). Terdakwa hadir di Ruang Garuda III, saat Jaksa Penuntut Umum Vinza Buananda Wijayanti, S.H., membacakan surat dakwaan. Dalam dakwaan disebutkan, Slamet Hutoyo diduga melakukan kekerasan terhadap tujuh orang anak di bawah umur — tiga di antaranya mengalami luka-luka, sementara sisanya mengalami dampak dan luka yang lebih ringan.

Kasi Propam: Menunggu Putusan Pengadilan

Saat dikonfirmasi, Kasi Propam Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Iptu Tri Asmoro, menjelaskan proses kode etik belum dilanjutkan karena menunggu hasil proses pidana.

“Kami menunggu selesai perkara pidananya, baru kami proses kode etiknya. Memang begitulah perintah pimpinan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/11).

Tri Asmoro menegaskan proses kode etik tetap dipantau, namun sanksi baru akan dijatuhkan jika putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap.

“Slamet Hutoyo masih dalam proses sidang. Jika sudah ada putusan, barulah kami lakukan tindakan tegas berupa sanksi kode etik sesuai perbuatannya,” tambahnya. 

Kuasa Hukum Korban: Proses Etik Tak Boleh Menunggu

Pandangan ini berbeda dengan pendapat kuasa hukum korban, Dodik Firmansyah, S.H. Ia menekankan penanganan perkara harus berjalan transparan dan tidak boleh hanya berfokus pada proses pidana.

“Kami meminta perkara ini diproses secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. Status sebagai anggota aktif Polri tidak boleh jadi alasan mendapat perlakuan istimewa di hadapan hukum,” tegas Dodik.

Menurutnya, ada tiga aspek yang harus berjalan beriringan:

Proses pidana berjalan objektif berdasarkan fakta dan bukti di persidangan- Pelanggaran Kode Etik ditindaklanjuti melalui mekanisme Propam dan Komisi Kode Etik Polri- Pelanggaran disiplin ditangani sesuai aturan yang berlaku

“Proses pidana dan mekanisme internal memiliki ruang masing-masing. Keduanya tidak boleh saling menghambat, dan penanganan pelanggaran kumulatif harus tetap berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Keadilan Tanpa Memandang Pangkat

Pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian kepada majelis hakim. Namun, Dodik mengingatkan agar proses hukum tidak berlarut-larut.

“Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Tapi keadilan harus ditegakkan tanpa memandang pangkat, jabatan, atau institusi tempat seseorang bekerja. Yang kami harapkan: kebenaran terungkap, hak korban terlindungi, dan hukum berjalan sebagaimana mestinya,” tutupnya. Bay

Post Comment