KPK Periksa Kepala BTP Surabaya, Paket Proyek DJKA Jatim Jadi Sorotan

JAKARTA, Infopol.news — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Denny Michels Adlan (DMA), sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Denny dilakukan untuk mendalami sejumlah paket pekerjaan DJKA di wilayah Jawa Timur.
“Untuk saksi DMA, penyidik meminta keterangan terkait paket pekerjaan DJKA di Jatim,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Denny menjalani pemeriksaan penyidik KPK pada Kamis (13/8/2026). Keterangan yang diberikan berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada April 2023. Dalam perkembangannya, penyidikan perkara tersebut terus meluas dan menyeret sejumlah pejabat, pihak swasta, hingga korporasi.
Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Salah satunya anggota DPR RI periode 2019–2024, Sudewo.
Sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara DJKA tersebut antara lain Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, Direktur Utama PT KA Properti Manajemen Yoseph Ibrahim, serta sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya.
KPK juga menetapkan dua korporasi sebagai tersangka, yakni PT Istana Putra Agung dan PT KA Properti Manajemen.
Pemeriksaan terhadap Kepala BTP Kelas I Surabaya kali ini menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mendalami proyek dan paket pekerjaan DJKA, khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur.
Meski demikian, pemeriksaan seseorang sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana. Keterangan saksi diperlukan penyidik untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidik.
Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum menyampaikan lebih jauh mengenai materi pemeriksaan Denny maupun kemungkinan keterkaitannya dengan pihak lain dalam perkara tersebut.



Post Comment