Direhabilitasi atau Diperdaya Biaya? Dugaan Tarif Rehabilitasi Rumah Merah Putih Tembus Puluhan Juta, Kasus Tangkap Lepas Puluhan Juta Ikut Disorot
Infopol. News, SURABAYA – Penanganan penyalahgunaan narkotika kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan mahalnya biaya asesmen terpadu (Tim Asesmen Terpadu/TAT) hingga rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang disebut-sebut mencapai puluhan juta rupiah.
Informasi tersebut mencuat bersamaan dengan dugaan penangkapan dan pelepasan dua orang berinisial Junaidi dan Rizki yang dikaitkan dengan penanganan perkara oleh anggota Subdit I Unit I Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Timur pada Oktober 2026.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, keduanya disebut ditangkap di kawasan Jalan Wonosari Tegal, Gang Buntu, Surabaya, pada 26 Oktober 2026. Namun, dua hari kemudian, tepatnya 28 Oktober 2026, keduanya dikabarkan telah dilepaskan.
Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan juga menyampaikan adanya dugaan pembayaran sebesar puluhan juta yang dikaitkan dengan pelepasan tersebut.
Informasi itu turut menyebut seorang kepala unit berinisial AKP KK yang dikaitkan dengan penanganan perkara. Sementara itu, seseorang berinisial DK disebut sebagai penasihat hukum (PH).
Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi. Redaksi belum memperoleh dokumen resmi yang menjelaskan kronologi penanganan perkara, hasil asesmen, maupun dasar hukum pelepasan kedua orang tersebut.
Persoalan lain yang tak kalah menyita perhatian adalah munculnya informasi mengenai biaya asesmen terpadu BNNP dan rehabilitasi di Rumah Merah Putih.
Dalam informasi yang diterima redaksi, terdapat penyebutan bahwa Junaidi dan Rizki masih menjalani proses TAT BNNP dan berada di tempat rehabilitasi.
Saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026), di belakang gedung Ditresnarkoba Polda Jatim, muncul keterangan dari Kanit AKP Kokoh mengenai keberadaan keduanya yang disebut masih menjalani proses tersebut.
Di tengah informasi itu, redaksi juga menerima keluhan mengenai dugaan biaya TAT dan rehabilitasi di Rumah Merah Putih yang disebut mencapai puluhan juta rupiah.
Jika informasi tersebut benar, tentu muncul pertanyaan mendasar: berapa sebenarnya biaya yang harus ditanggung keluarga pengguna narkoba untuk menjalani asesmen dan rehabilitasi?
Apakah biaya tersebut merupakan tarif resmi lembaga, biaya layanan rehabilitasi, atau terdapat komponen pembayaran lain?
Pertanyaan ini penting karena rehabilitasi pada prinsipnya merupakan salah satu pendekatan pemulihan bagi penyalahguna narkotika, bukan ruang yang justru membebani keluarga dengan biaya yang tidak transparan.
Keluarga pengguna narkoba seharusnya memperoleh penjelasan terbuka mengenai rincian biaya, dasar penetapan tarif, fasilitas yang diberikan, serta mekanisme pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi memandang perlu adanya penjelasan dari pihak BNNP Jawa Timur terkait mekanisme TAT, termasuk apakah terdapat pungutan biaya dalam proses asesmen dan bagaimana ketentuan pembiayaannya.
Pihak pengelola Rumah Merah Putih juga perlu memberikan klarifikasi mengenai dugaan biaya rehabilitasi puluhan juta rupiah, termasuk rincian tarif dan dasar penetapannya.
Begitu pula Ditresnarkoba Polda Jatim diharapkan memberikan penjelasan mengenai informasi penangkapan dan pelepasan Junaidi serta Rizki, termasuk status hukum dan mekanisme penanganan perkara keduanya.
Keterbukaan informasi menjadi penting agar tidak muncul persepsi bahwa penanganan perkara narkotika maupun proses rehabilitasi dapat diselesaikan melalui pembayaran sejumlah uang.
Sebab, rehabilitasi semestinya menjadi jalan pemulihan bagi pengguna narkoba. Bukan justru menjadi beban ekonomi baru bagi keluarga yang sedang berupaya menyelamatkan anggota keluarganya dari ketergantungan narkotika.
Redaksi Infopol. News membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ditresnarkoba Polda Jatim, BNNP Jawa Timur, serta pengelola Rumah Merah Putih guna memperoleh penjelasan berimbang atas informasi tersebut.bay



Post Comment