Madas Serumpun Jatim Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih, Soroti Maraknya Kasus Korupsi

SURABAYA, Infopol.news – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Madas (Madura Asli) Serumpun Jawa Timur bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Selasa (21/7/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum agar memberantas tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Aksi tersebut mengusung tema “Hukum Dikebiri, Koruptor Diberi Diskon, Rakyat Miskin Dicekik Sampai Mati” sebagai bentuk kritik terhadap maraknya kasus korupsi yang dinilai telah merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat.

Dalam pernyataan sikapnya, Madas Serumpun Jatim menilai penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan status maupun jabatan pelaku.

Mereka menyampaikan tiga tuntutan kepada aparat penegak hukum, yakni memproses setiap perkara korupsi secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku, memastikan penanganan perkara dilakukan secara independen guna menjaga objektivitas, serta menindak seluruh pelaku korupsi tanpa pandang bulu disertai upaya maksimal mengembalikan aset negara untuk kepentingan masyarakat.

Ketua DPD Madas Serumpun Jawa Timur, R. Zainal Fatah, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

“Negara hukum harus menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, nelayan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan hingga kalangan pemuda untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, penegakan hukum yang berintegritas akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara sekaligus menjadi fondasi penting dalam pemberantasan korupsi.

“Kami dari Madas Serumpun Jatim akan selalu mendukung aparatur negara yang jujur dan menindak tegas para pelaku kejahatan, terutama koruptor yang telah menyengsarakan masyarakat. Aparat negara harus menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia karena pertanggungjawaban mereka adalah kepada rakyat,” pungkasnya.