Sengketa Tanah Darmo Hill, Armuji Kawal Warga Cari Kepastian Hukum

SURABAYA, Infopol.news – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menepati janjinya untuk mendampingi warga Perumahan Darmo Hill dalam menghadapi klaim tanah eigendom yang diajukan oleh PT Pertamina (Persero).

Klaim tersebut berdampak pada sekitar 300 kepala keluarga (KK). Warga mengaku kesulitan meningkatkan status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan, sejumlah pemilik rumah yang sudah memiliki SHM terkendala melakukan jual beli karena adanya indikasi klaim tanah.

Salah seorang warga, Rudi, menyebutkan bahwa kendala ini menyulitkan warga untuk melakukan transaksi properti.
“Padahal kami sudah memegang hak milik tanah, tapi tidak bisa transaksi jual beli. Ini sangat menyulitkan warga,” ujarnya.

Armuji menyatakan keprihatinannya dan mempertanyakan mengapa klaim tersebut baru muncul tanpa sosialisasi sebelumnya. Ia menekankan bahwa Darmo Hill sudah lama dihuni masyarakat.
“Ini bisa membuat Surabaya gaduh. Perumahan ini bukan lahan liar atau sengketa, tetapi tahu-tahu diklaim Pertamina,” kata Armuji saat bertemu warga di Pendopo RT 04 RW 05, Kelurahan Dukuh Pakis, Kamis (18/9/2025).

Ia meminta perhatian dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, agar persoalan ini mendapat penanganan serius. Sebagai langkah awal, Armuji bersama warga mendatangi Kantor BPN Surabaya I untuk meminta penjelasan.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Budi Hartanto, menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat tanah warga telah melalui prosedur resmi. Ia menilai perlu ada kejelasan apakah klaim sepihak dapat membatalkan ribuan sertifikat yang diterbitkan BPN.
“Apakah hanya dengan surat-menyurat dari pihak tertentu bisa menghambat warga untuk mewariskan atau menjual tanahnya? Ini belum memiliki kepastian hukum,” tegasnya.

Armuji juga meminta Pertamina melakukan verifikasi langsung di lapangan, bukan hanya berdasarkan dokumen. Ia mendorong warga untuk membuat surat pengaduan ke DPR RI agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti.
“Kami akan kawal sampai ada tindak lanjut dari Pertamina,” tandasnya, yang disambut tepuk tangan warga.