Mojokerto, Infopol.news – Konflik pembayaran tanah yang tak kunjung selesai membuat puluhan petani di Kabupaten Mojokerto mengadu kepada anggota DPRD setempat. Pada Rabu (13/8/2025) sore, sekitar pukul 15.00 WIB, mereka bertemu dengan anggota Komisi IV DPRD Mojokerto dari Fraksi PKB, M. Agus Fauzan, di sebuah warung kopi sederhana dekat Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri.
Para petani menyampaikan keluhan dan kronologi kasus jual beli tanah yang terjadi sejak 2019. Mereka mengaku mempercayakan proses penjualan tanah kepada sejumlah perangkat desa yang kemudian membentuk panitia penjualan tanah. Namun, hingga kini, pelunasan pembayaran yang telah disepakati tak kunjung terealisasi.
“Kami sudah terlalu lama menunggu, tapi pembayaran belum juga jelas,” ujar salah satu perwakilan petani. Beberapa pemilik sertifikat hak milik bahkan telah meninggal dunia, sementara ada yang jatuh sakit karena memikirkan masalah ini.
Mendengar keluhan tersebut, M. Agus Fauzan mengaku prihatin dan berjanji akan menindaklanjuti sesuai prosedur. “Aspirasi puluhan petani ini akan kami teruskan. Bisa jadi nanti melibatkan Komisi I yang memang membidangi persoalan ini,” jelasnya.
Ia juga menegaskan siap membantu menyiapkan pengacara jika masalah ini berlanjut ke ranah hukum. “Kalau sampai proses hukum, jangan khawatir soal biaya. Tidak akan ada biaya sepeser pun, bahkan untuk sekadar bayar kopi,” tegasnya.
Langkah awal yang akan dilakukan adalah memanggil pihak-pihak terkait untuk mediasi secara kekeluargaan. “Kalau bisa selesai dengan cara baik-baik, akan kita tempuh. Tapi jika tidak, jalur hukum sampai pengadilan adalah solusinya. DPRD tidak punya wewenang mengadili, tapi kami bisa mendorong penyelesaiannya,” tambahnya.
Para petani berharap kehadiran dan perhatian dari anggota dewan dapat mempercepat penyelesaian masalah ini. “Kami hanya ingin hak kami yang sudah bertahun-tahun tertunda bisa segera terwujud,” kata salah satu petani. (Masbay)