Pemprov Jatim Gelar Bimtek Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat

SURABAYA, 17 Januari 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/1).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 26 Kepala Sekolah Rakyat, 91 Wali Asrama, dan 86 Wali Asuh dari Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur.

Pembukaan Bimtek turut dihadiri Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf selaku penanggung jawab program Sekolah Rakyat secara nasional serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Choiri Fauzi yang menangani aspek pengasuhan anak.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola Sekolah Rakyat, khususnya yang berbasis asrama.

Menurutnya, pengelolaan Sekolah Rakyat memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap dinamika sosial peserta didik yang berasal dari latar belakang keluarga dan pendidikan yang beragam.

“Kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman dan koordinasi terkait pengelolaan Sekolah Rakyat agar pelaksanaannya berjalan lebih baik,” kata Khofifah.

Gubernur Khofifah juga menyebutkan bahwa Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, yakni 26 sekolah, dengan jumlah peserta didik mencapai 2.249 siswa. Jumlah tersebut terbagi dalam 98 rombongan belajar yang terdiri dari 15 rombel jenjang SD, 35 rombel jenjang SMP, dan 48 rombel jenjang SMA.

Ia menekankan pentingnya peran Sekolah Rakyat sebagai sarana pengembangan potensi anak, dengan dukungan fasilitas pendidikan dan sistem pengasuhan yang memadai.

Selain itu, Khofifah mengingatkan para kepala sekolah dan tenaga kependidikan untuk peka terhadap proses adaptasi peserta didik serta segera menangani persoalan sosial yang muncul di lingkungan sekolah melalui koordinasi lintas instansi.

Menurutnya, meskipun Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial, sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk dinas pendidikan dan dinas sosial kabupaten/kota, tetap diperlukan dalam penyelesaian berbagai persoalan.

Sementara itu, Menteri PPPA RI Arifah Choiri Fauzi menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dukungan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Ia menilai Bimtek tersebut sebagai bentuk penguatan kesiapan pola asuh bagi peserta didik di lingkungan sekolah berasrama.

Ia menegaskan bahwa hak pengasuhan anak tetap melekat pada orang tua meskipun anak mengikuti pendidikan berasrama, serta pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam proses pendidikan.

Kegiatan pembukaan Bimtek juga dihadiri Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Dr. H. Rasyo, Sekretaris Daerah