Golkar Jatim Dorong Pemprov Perkuat Program Pro-Rakyat di 2026

SURABAYA, Infopol.news – Partai Golkar Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan kinerja yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2025 menuju 2026 yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur, Jumat (2/1/2026).

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, didampingi Sekretaris DPD Golkar Jatim Blegur Prijanggono, menegaskan bahwa Partai Golkar tetap konsisten mendukung pemerintahan Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.

“Golkar mendukung pemerintahan dan akan terus konsisten mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Blegur.

Menurutnya, kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur selama ini sudah berjalan cukup baik dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat. Namun demikian, Golkar menilai penguatan program-program kerakyatan tetap perlu dilakukan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait sikap Golkar sebagai mitra kritis pemerintah daerah, Blegur menegaskan bahwa Golkar memilih posisi sebagai mitra pendukung yang konstruktif. Artinya, Golkar akan tetap mengingatkan pemerintah jika kebijakan yang diambil menyangkut kepentingan publik.

“Golkar akan terus mengawal dan mengingatkan kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur, terutama yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ali Mufthi menegaskan bahwa Partai Golkar Jawa Timur akan terus berpihak pada kepentingan rakyat dan menjaga konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Terkait dinamika politik ke depan, Golkar Jawa Timur juga menyatakan komitmennya untuk terus melakukan konsolidasi internal, khususnya ke jajaran DPD II Golkar kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

“Kami terus melakukan konsolidasi organisasi agar solid dalam menghadapi agenda-agenda politik ke depan,” kata Ali Mufthi.

Sementara itu, secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara paket antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Saya mengusulkan agar pilkada hanya memilih kepala daerah saja, baik jika pemilihannya dilakukan melalui DPRD maupun tetap secara langsung. Ketentuan itu harus diatur secara jelas dalam undang-undang,” ujar Doli, Selasa (30/12/2025).

Doli menjelaskan, usulan tersebut merupakan hasil kajian Tim Kajian Politik Partai Golkar yang telah bekerja selama sekitar satu setengah tahun. Tim tersebut mengkaji berbagai aspek sistem pemilu, partai politik, hingga mekanisme pilkada dan menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan.