Temuan Foto Buktikan Aktivitas Intensif Dump Truck di Lokasi Tambang Ilegal Kesemen

Mojokerto, Infopol.news – Investigasi lanjutan Infopol.news berhasil mengumpulkan bukti visual yang menguatkan laporan warga mengenai aktivitas dump truck berintensitas tinggi di lokasi dugaan tambang ilegal di Desa Kesemen, Kabupaten Mojokerto. Bukti berupa foto-foto eksklusif menunjukkan dump truck dalam kondisi mengangkut muatan material tanah di lokasi yang sama.

Temuan visual ini menguatkan laporan sebelumnya yang menyebutkan aktivitas angkutan material mencapai 50 rit per hari. Foto-foto tersebut diperoleh melalui investigasi mendalam yang dilakukan oleh jajaran redaksi, termasuk Pemimpin Redaksi Infopol.news, untuk menindaklanjuti laporan warga.

“Dari foto yang kami peroleh, terlihat jelas aktivitas dump truck dengan muatan penuh. Bekas roda kendaraan berat yang dalam dan kerusakan jalan di lokasi juga terekam, membuktikan intensitas aktivitas yang sebelumnya hanya berdasarkan kesaksian,” jelas Pemimpin Redaksi Infopol.news.

Kunjungan Tim TIPIDTER Temukan Lokasi Kosong

Secara terpisah, informasi yang dikonfirmasi redaksi menyebutkan bahwa pada 8 Desember 2024, Tim Subdit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur telah mendatangi lokasi yang sama. Dalam kunjungan tersebut, tim yang dipimpin IPDA Oki itu mendapati lokasi dalam keadaan kosong dan tidak terdapat aktivitas.

Kondisi ini memunculkan analisis bahwa operasi di lokasi tersebut memiliki pola yang sangat responsif terhadap pengawasan. Kunjungan tim kepolisian tersebut merupakan bagian dari prosedur standar penindakan atas laporan masyarakat.

Potensi Dampak Lingkungan Serius dan Indikasi Perlindungan

Jika aktivitas serupa terus berlanjut tanpa pengawasan dan penertiban yang ketat, wilayah ini berpotensi menghadapi risiko lingkungan serius. Praktik penggalian dan pengangkutan material yang tidak terkendali serta mengabaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem yang parah.

“Kami khawatir, tanpa penegakan hukum yang tegas, aktivitas ini bisa memicu bencana ekologis seperti tanah longsor, pendangkalan sungai, atau kerusakan permanen pada struktur tanah, mirip dengan beberapa kasus yang terjadi di Sumatera akibat tambang ilegal,” ujar seorang pemerhati lingkungan yang diwawancarai terpisah.

Dalam perkembangan terpisah, narasi penegakan hukum terhadap praktik ilegal yang melibatkan oknum aparat terus menguat di tingkat nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan resmi menegaskan komitmennya untuk membersihkan institusi.

“Kita harus berani mengeksekusi, membersihkan dari dalam, termasuk terhadap oknum-oknum di militer yang terlibat dalam bisnis ilegal atau menyalahgunakan kekuasaan,” tegas Prabowo dalam sebuah pernyataan yang dilansir kantor berita resmi. Pernyataan ini dipandang sebagai bagian dari komitmen kolektif pemerintah untuk menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu.

Upaya Konfirmasi dan Prinsip Pemberitaan

Infopol.news telah mengajukan permintaan keterangan resmi kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi yang berimbang:

Kepolisian: Kepada Bidhumas Polda Jatim dan Polres Mojokerto mengenai status penyelidikan dan hasil kunjungan lapangan.

Pemerintah Daerah: Kepada Dinas Pertambangan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengenai status perizinan lokasi dan upaya pengawasan.

Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan resmi dari pihak-pihak tersebut masih ditunggu. Infopol.news akan menyampaikan setiap perkembangan secara proporsional.