JOMBANG, Infopol.news — Pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) bagi siswa di Kabupaten Jombang memunculkan berbagai keluhan serius terkait kualitas makanan yang disajikan. Berdasarkan penelusuran Memorandum, sejumlah siswa di beberapa SMP negeri mengaku menerima makanan dalam kondisi tidak layak konsumsi, mulai dari nasi basi, buah busuk, hingga susu yang diduga melewati tanggal kedaluwarsa.
Situasi ini menuai sorotan dari DPRD Jombang, khususnya Komisi D yang membidangi pendidikan dan kesehatan. Wakil Ketua Komisi D, Erna Kuswati, menyebut bahwa temuan ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di lapangan. Ia mendesak agar penyelenggara program MBG, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), melakukan evaluasi menyeluruh.
“Program ini sebenarnya bertujuan baik. Tapi kalau masih ditemukan makanan basi atau susu yang diduga kedaluwarsa, itu bukan lagi soal teknis—melainkan kelalaian dalam pengawasan,” ujar Erna kepada Infopol, Minggu (7/9).
Dalam investigasi Infopol ke beberapa sekolah penerima program, seperti SMPN 1 dan SMPN 2 Jombang, ditemukan beragam keluhan dari siswa dan pihak sekolah sejak hari pertama pelaksanaan program. Di SMPN 1 Jombang, siswa mengeluhkan nasi keras dan ayam yang tampak belum matang sempurna. Di hari yang sama, beberapa siswa SMPN 2 Jombang menyatakan menerima nasi goreng basi, buah jeruk yang sudah busuk, dan susu dengan tanggal kedaluwarsa yang tidak jelas.
Keluhan juga mencakup keterlambatan distribusi. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pengiriman makanan yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB baru tiba sekitar pukul 11.45 WIB. Akibatnya, ratusan siswa di beberapa sekolah tidak kebagian jatah makanan.
Kepala SMPN 2 Jombang, Etik Nuroidah, membenarkan adanya kekurangan distribusi. Menurutnya, pada hari pertama, lebih dari 100 siswa tidak menerima makanan karena pengiriman datang terlambat dan siswa keburu pulang.
Menanggapi persoalan ini, Erna Kuswati menegaskan bahwa kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas. Ia menyoroti lemahnya quality control di dapur penyedia makanan.
“Saat dapur menyiapkan hingga 3.000 porsi sekaligus, risiko memang ada. Tapi inilah pentingnya penerapan SOP secara disiplin. Kesalahan seperti susu atau jeruk yang tidak layak seharusnya bisa dicegah melalui pengawasan berlapis,” jelasnya
Ia juga menilai bahwa pengawasan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) belum berjalan optimal. BGN sebagai pihak penyelenggara disebut harus bertanggung jawab atas mutu makanan yang disajikan.“Makanan untuk anak sekolah bukan sekadar proyek logistik. Ini soal kesehatan generasi muda,” tambahnya.
Pihak sekolah pun mencoba melakukan perbaikan. Kepala SMPN 1 Jombang, Rudy Priyo Utomo, mengungkap bahwa pengiriman pada Kamis (4/9) sudah tepat waktu. Namun, ia tetap mencatat bahwa kualitas menu belum sepenuhnya membaik. Beberapa siswa mengeluhkan porsi ayam yang terlalu kecil dan sayur yang hampir basi.
“Kalau makanan ditutup dalam kondisi panas, bisa jadi cepat basi. Harusnya ada pengaturan suhu dan ventilasi kemasan,” ujarnya.
Pantauan Infopol di lapangan juga menunjukkan bahwa pihak Puskesmas sempat meninjau langsung proses distribusi, namun belum diketahui apakah ada tindakan atau rekomendasi lanjutan yang diberikan.
Komisi D DPRD Jombang meminta semua pihak terlibat—mulai dari penyedia bahan, pengelola dapur, hingga pendistribusi makanan—untuk meningkatkan koordinasi dan standar pengawasan.