Pembelaan Kuasa Terdakwa Tidak Seirama Dengan Tuntutan Jaksa

  • Minggu, 25-April-2021 (12:27) Info Layanan admin123

    Surabaya, Infopol.news- Sidang penyala gunaan Narkoba yang disidangkan ketua Majelis Hakim Cantik Ni Putu Purnami SH,MH di Ruang Candra Pengdilan Negeri Surbaya.


    Dalam Fakta Persidangan Kuasa Hukum Dari Terdakwa Rono SH dan Moch Choliq Al Muchlis membacakan Pembelaannya Dihadapan Jaksa Penuntut Umum Willy SH dari Kejari Perak Surabaya.


    Pembelaan diri terdakwa  Arifianto yang dikuasakan Roni SH ,MH mengatakan kalau terdakwa bersalah dan mengakui kesalahannya dan mohon Pada Ketua Majelis Hakim untuk meringankan tuntutannya.ujr Roni SH.


    Sementara pembelaan terdakwa Mat Muin bin Suparjo melalui kuasanya Mengatakan terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan atas tuntutan jaksa penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa Mat Muin bin Suparjo adalah seorang penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang memiliki hak untuk diobati atau direhabilitasi secaramedis ataupun Sosial, Hal ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, antara lain:

    bahwa pada saat Terdakwa Mat Muin bin Suparjo  bersama dengan Terdakwa  Arifianto  ditangkap kemudian dítemukan barang buktí berupa 1(satu) buah pipet kaca vang terdapat sisa pakai berupa narkotika jenis sabu

    dengan berat netto 0.052 gram pada saat dilakukan penangkapan berada dalam genagaman tangan kanan Terdakwa  Mat Muin Bin Supario 1[satu) kantong plastik berisi sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0171 gram adalah sisa pakai.


     sebelum Terdakwa Mat Muin Bin Suparjo  dan Terdakwa Arifianto Bin Rupi  tertangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 20.00

    WIB menuju ke bengkel Las Konstruksi jln Raya Kandangan Gg. Masjid No. 5 Benowo, Kota

    Surabaya dan mengonsumsi Narkotika_jenis sabu tersebut secara hersama-sama

    dengan menggunakan bong (alat hisap) vang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca dan

    1/satul buah sekrop yana terbuat darisedotan plastik warna pulih .secara hergantian.


    Terdakwa Mat Muin Bin Suparjo dan Terdakwa Arifianto Bin Rupi 

     mengaku sudah kecanduan atau ketergantungan terhadap

    mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga ada rasa keingginan untuk terus pakai

    dan susah untuk berhenti, dan ketika sudah memakai stamina bertambah saaat bekerja

    dan apabila tidak pakaí badan terasa sakit dan lemas serta kepala pusing.


    pada saat proses penyidikan dilakukan juga Urine Test (tes urin)

    kepada para Terdakwa Mat Muin Bin Suparjo   dan Terdakwa Arifianto Bin Rupi   hasilnya Positif mengandung Methamphetamine.


    mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga ada rasa keingginan untuk terus pakai

    dan susah untuk berhenti, dan ketika sudah memakai stamina bertambah saaat bekerja

    dan apabila tidak pakaí badan terasa sakit dan lemas serta kepala pusing.

     

     Pada saat proses penyidikan dilakukan juga Urine Test (tes urin)

    kepada para Terdakwa Mat Muin  dan Terdakwa Arifianto Bin Rupi 

     hasilnya Positif mengandung Methamphetamine.Dan kedua terdakwa  dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur untuk diserahkan ke  tim TAT (Tim Asesmen Terpadu) untuk dilakukan Asesmen kepada para

    Terdakwa supaya diketahui derajat keparahan serta dampak dari kedua terdakwa kecanduan terhadapan pemakaian terdakwa pada narkotika jenis sabu.Kamis (22 April 2021)

     

    Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri

    Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

    Menteri Sosial Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik

    Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor:01/PB/MA/11/2014,

    Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor PER-

    005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/1 /2014/BNN tentang

    "Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga

    Rehabilitasi. Mengatur tentang

    Pasal 3.


    Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka

    dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim_ Asesmen

    Terpadu, dapat ditempatkan _pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social  sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing

    Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 1386 K/Pid.Sus/2011

    tanggal 03 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut

    Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011

    tanggal 03 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau

    kepemilikan_narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannva dengan_memperhatikan

    jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau

    kepemilikan tersebut dalam_jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendir.

     

    Maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 

    Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

    Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

    (selanjutnya ditulis "Undang-undang Narkotika") menyatakan bahwa:

    "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitosi medis

    dan rehabilitasi sosial".

    Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B

    136/E/EJP/01/2012, tertanggal 12 Januari 2012, Perihal: "Tuntutan Rehabilitasi Medis dan

    Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

    2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika" bahwa dalam_point (2)

    menyatakan bahwa "Bagi Pecandu Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika sebagimana

    dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

    dapat dilakukan penuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

    Berdasarkan fakta-fata Persidangan dan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain.


    Dalam perkara ini memohon 

     kepada Majelis Hakim yang

    Mulia untuk memutus perkara ini agar kedua terdakwa terbukti secara sah dan

    menyakinkan melakukan: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri"

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

    2009 tentang Narkotika, untuk menjalani Rehabilitasi Medis Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit milik Pemerintah ." Ujar Kuasa hukum Moch Choliq Al Muchlis dari Lembaga Bantuan Hukum "PLATO".


    Perlu diketahui  dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomer ;  

    68/Tg.Prk/02/2021 telah membuktikan Perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah secara

    dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum

    menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaia

    diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. d

    2009 tentang Narkotika dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda

    Rp. 800.000.000- subsidiair 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalan t

    dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.


    Sementara Jaksa Willy ketika Ditanya oleh ketua Majelis Hakim willy hanya menjawab tetap pada tuntutan, tutur Willy SH.*har

Share This :

Copyright © 2020 CV. Natusi