Putusan Pahit Atas Praperadilan Singky Soewadji Terhadap Polrestabes Surabaya

  • Senin, 16-November-2020 (19:51) Info Layanan admin123

    Surabaya.Infopol.news - Sidang babak akhir gugatan Praperadilan nomer  perkara 28 atas nama singky dan Polresbes .berujung pahit.

    Upaya pemerhati satwa Singky Soewadji yang meminta Pengadilan Negeri (PN) Surabaya melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan penjarahan satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) melalui praperadilan tidak dikabulkan.

    Menurut Hakim tunggal yang menyidangkan yaitu Syafruddin SH.Mhum  menolak permohonan praperadilan Singky Soewadji dengan dalih alat bukti yang diajukan dalam persidangan hanya berupa "Alat bukti foto copy tidak memiliki nilai pembuktian sesuai KUHPerdata," ujar Syafruddin saat membacakan pertimbangan hukumnya dalam persidangan diruang Sari 2 Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (16/11).

    Menurut Syafruddin, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) KaPolresbes Surabaya yang saat itu dijabat oleh Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah sah menurut hukum. 

    Sahnya SP3 tersebut didasarkan atas  alat bukti yang menerangkan pemindahan satwa surplus KBS ke beberapa lembaga atas sepengetahuan Kementerian Kehutanan dan diketahui oleh Kepala BKSDA Jatim.

    "Sehingga bukan merupakan tindak pidana," ucap Syafruddin saat membacakan amar putusannya
    Berdasarkan dalil tersebut, hakim Syarifuddin menyatakan pemohon melalui kuasa hukumnya tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga pemohon diwajibkan membayar biaya perkara.

    "Menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan SP3 Nomor SP-Sidik/310/VI/2015/Reskrim sah dan mengikat," tukas hakim Syarifuddin sambil mengetukkan palunya sebanyak tiga kali diakhir pembacaan amar putusannya.

    Meski permohonan ditolak, namun hakim Syafruddin menyatakan Singky Soewadji memiliki legal standing sebagai pemohon praperadilan yang sempat disoal oleh kuasa hukum termohon (KaPolresbes Surabaya).
    Terpisah, Muhamad Soleh kuasa hukum pemohon mengaku kecewa dengan putusan hakim. Ia menyebut dalil hakim yang menyatakan bukti foto copy tidak memiliki nilai pembuktian dianggap sebagai pertimbangan yang nyeleneh.

    "Bukti-bukti ini sudah di singkronkan dengan bukti yang dimiliki termohon. Artinya bukti ini memiliki kesamaan dengan aslinya dan semua kasus kasus SP3 yang digugat oleh LSM semua tidak ada bukti asli, faktanya dikabulkan oleh hakim," ujarnya.

    Terkait putusan hakim yang menyatakan SP3 sah dan mengikat, lanjut Soleh, tidak dapat diartikan jika permohonan praperadilan terhadap perkara ini tidak bisa diajukan kembali. 

    "Prinsip utama dalam praperadilan tidak mengenal nebis in idem, artinya masih bisa diajukan praperadilan lagi," pungkasnya.
    Untuk diketahui, perkara pokok dari praperadilan ini dilatarbelakangi adanya 6 (enam) perjanjian pemindahan ratusan satwa KBS dengan beberapa kebun binatang di Indonesia. Seperti Taman Hewan Pematang Siantar, Taman Satwa Lembah Hijau, Jawa Timur Park, Maharani Zoo dan Taman Safari Indonesia II Prigen.

    Perjanjian tersebut dinilai bertentangan dengan rekomendasi dari Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa Kebun Binatang Surabaya, karena sesuai rekomendasi adalah dilepas liar. Sedangkan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Sementara KBS adalah pemindahan. Selain itu, pertukaran satwa ini dinilai ilegal, karena ijin konservasi KBS telah dicabut.*sry

Share This :

PENCARIAN

PROFIL

PENGUNJUNG

Hari Ini : 135 Pengunjung
Total Pengunjung : 80734 Pengunjung

Copyright © 2020 CV. Natusi