Hakim Lebih Jeli dalam Menilai pendapat  Dua Ahli Pidana  terkait Legal Standing Singky Soewadji

  • Kamis, 12-November-2020 (19:19) Info Layanan admin123

    Surabaya, Sidang lanjutan gugatan praperadilan denga. perkaraNomer 28 /pid. Pra / 2020 / PN .Surabaya. kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis , ( 12/3/2020 ) dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari pihak pemohon dan termohon.

     Dalam sidang hari ini, Pemohon menghadirkan 1 orang saksi ahli Hukum Administrasi Pengembangan Hukum ahli Pidana  yakni Prof Dr Sadjijono, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya 

    Sedangkan termohon menghadirkan 1 saksi ahli  pidana Riza Alfianto, yang dihadirkan pihak termohon (KaPolresbes Surabaya).

    Dari 2 saksi ahli yang diajukan pihak pemohon dan termohon, Dalam keterangannya, saksi ahli dari pihak pemohon Prof Sadjiono SH,Mh. memberikan penjelasan mengenai praperadilan atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus penjarahan satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang diajukan Singky Soewadji, pemerhati satwa.

    Legal standing (kedudukan hukum) Singky, begitu panggilan akrabnya, yang dipersoalkan pihak KaPolresbes Surabaya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP yang berbunyi “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya” terjawab sudah


    Masalah SP 3.merupahkan keputusan atau dikeluarkan oleh pejabat pemerintah .dan didalam mengeluarkan putusan ada syarat syarat ada putusan dan menyantumkan  dasar  hukumnya didalam  Perkap Kapolri.Hukum normatif segala peraturan yang berdasarkan aturan Undang undang.

    Dalam pandangan Sadjijono, Kasus pidana dugaan penjarahan satwa KBS lebih elok dihentikan saat penyelidikan bukan ketika penyidikan. Penyelidikan dimaksudkan untuk mencari titik terang dari perkara yang dilaporkan masyarakat berdasarkan alat bukti dan keterangan.

    "Dihentikan dalam penyelidikan kalau memang bukan tindak pidana," ujarnya menjawab pertanyaan Muhammad Soleh, kuasa hukum pemohon praperadilan.

    Pendapat Sadjijono terkait legal standing Singky Soewadji dalam permohonan praperadilan ini juga diamini oleh Riza Alfianto, Ahli pidana yang dihadirkan pihak termohon (KaPolresbes Surabaya).

    Usai mendengarkan keterangan dua ahli ini, Hakim tunggal praperadilan Syafruddin meminta pada awak wartawan yang melakukan peliputan persidangan ini untuk tidak terpengaruh opini publik. Dia pun berjanji akan memeriksa permohonan praperadilan ini dengan objektif.

    "Saya akan memeriksa perkara ini sesuai dengan fakta-fakta sidang," pungkas Syafruddin.

    Tak hanya itu pendapat Ahli Hukum Pidana dari kedua belah pihak memberikan keterangan yang sama bila Singky bisa dikategorikan pihak ketiga, sehingga bisa mengajukan gugatan Praperadilan.


    Profesor Ali Kodra (kanan) memberikan buku hasil karyanya pada Singky Soewadji


    “Setiap Warga Negara Indonesia yang merasa berkepentingan bisa dikatakan pihak ketiga. KBS didirikan untuk kepentingan publik. 

    Jadi Pemohon mempunyai legal standing mengajukan gugatan Praperadilan sebagai kontrol masyarakat. 

    Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 76/PUU-X/2012 tahun 2013 yang dimaksud pihak yang berkepentingan adalah bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan umum seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya. Bisa bukan berarti harus atau wajib,” terang Profesor Sadjiono.

    Ahli Konservasi Profesor Ali Kodra, mempunyai pandangan tersendiri terhadap sosok Singky. 

    Guru Besar Emeritus Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menilai Singky pejuang konservasi yang konsisten, melakukan edukasi langsung pada masyarakat, dan berani bersuara kalau ada perbuatan yang diyakini menyimpang, seperti dalam kasus Ibu Kristin (penangkar burung paruh bengkok endemik Indonesia) di Jember dan kasus KBS. 

    Diketahui, Permohonan praperadilan ini diajukan oleh Singky Soewadji untuk menguji sah atau tidaknya SP3 Nomor  : SP-Sidik/310/VI/2015/Reskrim yang saat itu ditandatangani Kombes Pol Drs.Yan Fitri Halimansyah,M.H (KaPolresbes Surabaya).

    Perkara pokok dari praperadilan ini dilatarbelakangi adanya 6 (enam) perjanjian pemindahan ratusan satwa KBS dengan beberapa kebun binatang di Indonesia. Seperti Taman Hewan Pematang Siantar, Taman Satwa Lembah Hijau, Jawa Timur Park, Maharani Zoo dan Taman Safari Indonesia II Prigen.
    Perjanjian tersebut dinilai bertentangan dengan rekomendasi dari Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa Kebun Binatang Surabaya, karena sesuai rekomendasi adalah dilepas liar. Sedangkan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Sementara KBS adalah pemindahan.

    Selain itu, pertukaran satwa ini dinilai ilegal, karena ijin konservasi KBS telah dicabut.

    Dalam pertukaran satwa liar semua diatur didalam  peraturan PP nomer 8 tahun 1999. *Sry

Share This :

PENCARIAN

PROFIL

PENGUNJUNG

Hari Ini : 135 Pengunjung
Total Pengunjung : 80734 Pengunjung

Copyright © 2020 CV. Natusi