LSM Barracuda Mengajukan Eksekusi ke PTUN Terhadap Pemdes Peterongan Mojokerto

  • Selasa, 23-November-2021 (10:26) Info Layanan admin123

    Mojokerto, Infopol.news -  ketua LSM Barracuda Mojokerto Hadi Purwanto S.T melalui kuasa hukumnya Zamroni Ummatullah SH,MH. mengajukan eksekusi ke- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, terhadap Pemerintah desa Peterongan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto,(22/11/21).


    Pengajuan penetapan eksekusi ini adalah tindak lanjut dari Putusan Nomor : 137/II/ KI-Prov. Jatim- PS-A/2020 yang di terbitkan pada tanggal 6 Februari 2020 silam.
    Dijelaskan dalam putusan KIP berbunyi :
    1.Mengabulkan permohonan pemohon
    2.Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon berupa :
    A. Salinan peraturan desa (Perdes) tentang APBDes Pemdes Peterongan Tahun 2015, 2016 dan 2017
    B. Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait pekerjaan fisik atau kontruksi bangunan oleh pemdes Peterongan Tahun 2015, 2016 dan 2017, hal diatas adalah sebagai informasi yang bersifat biasa maka diperintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi berupa salinan surat pertanggungjawaban (SPJ) terkait kegiatan fisik atau kontruksi yang dilakukan oleh Pemdes Peterongan Tahun 2015, 2016 dan 2017 kepada Pemohon.


    “Namun hasil Amar putusan komisi Informasi provinsi jawa timur, yang sudah diberikan kepada pemerintah desa Peterongan hingga kini tidak ada jawaban atau ditolak oleh Pemdes setempat,karena kami simpulkan mereka tidak transparan dan akuntabel dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan keuangan tahun anggaran 2015,2016,2017" terang Hadi purwanto Ketua LSM Barracuda.


    Lanjut Hadi," Kalau kinerja mereka bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas,mestinya dengan senang hati memberikan salinan data yang kami mohon"
    Hadi menandaskan bahwa apa yang dilakukannya sudah sesui dengan amanah sebagaimana dimaksud dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    "Pemerintahan desa yang baik adalah pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, Jangan sampai Kepala Desa ( Kades) terlibat penyelewangan dana desa, makanya pemerintah desa harus transparan dan dapat mempertanggungjawabkan kepada Masyarakat bukan kesejahteraan kepala desa dan sejawatnya," tutup Hadi.(Hardi).

Share This :

Copyright © 2020 CV. Natusi